Jumat, 01 November 2013

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi


Pasca reformasi, kasus-kasus korupsi silih berganti terungkap ke publik. Bukan hanya kasus korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru, tapi juga kasus korupsi yang terjadi setelah reformasi. Yang terbaru adalah terungkapnya kasus korupsi pilkada Gunung Mas yang melibatkan Akil Mochtar, ketua Mahkamah Konstitusi. Kasus korupsi ini adalah yang terburuk dalam sejarah, sebab menyangkut lembaga sekaliber Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi penegak konstitusi.

Korupsi adalah penyakit yang seakan membudaya di Indonesia. Bukan hanya di pemerintahan, namun kasus korupsi dengan skala yang lebih kecil juga terjadi hampir di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Korupsi terjadi disebabkan adanya keinginan dan kesempatan untuk korupsi. Keinginan berkaitan dengan etika dan akhlak masing-masing individu, sedangkan kesempatan menyangkut sistem. Untuk bebas dari korupsi, etika dan sistem harus dibangun secara simultan.

Perbaikan sistem birokrasi pemerintahan mutlak dibutuhkan saat ini. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pengawasan terhadap sistem merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan badan pengawas yang dibentuk pemerintah. Sistem birokrasi yang bersih dan transparan akan meminimalisir kesempatan untuk korupsi.

Aspek lain yang juga menyebabkan terjadinya korupsi adalah keinginan untuk korupsi. Keinginan berkaitan dengan moral masing-masing individu. Disinilah letak pentingnya pendidikan anti korupsi ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai anti korupsi diajarkan mulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Kemudian pendidikan anti korupsi diajarkan di setiap jenjang pendidikan dengan metode character building atau pendidikan karakter. Dengan pendidikan anti korupsi akan lahir generasi-generasi muda calon pemimpin masa depan yang memiliki jiwa anti korupsi dan berintegritas.

Sudah selayaknya pemerintah menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan wajib yang diajarkan di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Menteri Pendidikan dapat menyusun kurikulum yang mengakomodasinya. Hal ini sangat penting dan mendesak mengingat sudah seringnya kasus korupsi yang terungkap di Indonesia. 

Perbaikan sistem birokrasi pemerintahan dan pendidikan anti korupsi merupakan dua hal yang sangat ampuh dalam memberantas korupsi. Dengan adanya dua usaha tersebut yang dilakukan berkesinambungan maka masa depan Indonesia akan bebas dari korupsi. Korupsi adalah parasit bagi Indonesia, dan Indonesia akan lebih maju tanpa korupsi.

Tulisan di atas merupakan tulisan yang saya buat dan saya ikutkan sebagai karangan argumentatif, kelas penelitian dosen bahasa Indonesia di kampus saya.
Bantu juga tandatangani petisi saya, untuk mendukung berlakunya pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan. Petisi ini juga sbeagai syarat seleksi menjadi Calon Anggota Parlemen Muda Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah. Klik link ini https://www.change.org/id/petisi/gubernur-dan-dinas-pendidikan-provinsi-kalimantan-tengah-wajibkan-setiap-sekolah-dan-perguruan-tinggi-ajarkan-pelajaran-anti-korupsi-dan-integritas dan klik tandatangani

2 komentar:

Unknown mengatakan...

Makasih sudah berbagi ilmu ..............................



bisnistiket.co.id

Rafuan mengatakan...

sama-sama. Semoga bermanfaat